Dampak Ekonomi dari Social Distancing, Ini 5 Saran Untuk Pemerintah dalam Menghadapinya
Trippers.id – Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo mengimbau agar kita semua mulai membatasi diri dengan mengurangi aktivitas di luar rumah atau istilahnya social distancing. Social distancing ini tentu memiliki dampak ke perekonomian Indonesia. Tidak hanya sebatas kita mengurangi aktivitas seperti pergi berbelanja, menghindari keramaian dan lainnya.
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, kita bisa saja belanja secara online melalui platform e-commerce. Tapi ada kendala jika jumlah barangnya terbatas karena tergantung pada pasokan. Nah, pasokan ini bisa menjadi terbatas karena adanya social distancing ini.
“Maka upaya mendorong permintaan melalui fiskal juga terbatas. Karena itu saya melihat bahwa bentuk fiskal stimulus juga harus diubah sesuai kondisi agar lebih efektif,” kata Chatib di Twitter-nya yang dilansir pada Senin (16/3).
Karena aktivitas ekonomi akan terganggu dan fiskal tak banyak bisa mendorong permintaan akibat interaksi people to people berkurang. Chatib menyarankan pemerintah lebih baik memfokuskan kebijakan fiskal kepada beberapa hal.
Ada 5 saran nih pemerintah untuk perbaiki kebijakan fiskal di tengah social distancing ini, apa saja?
1. Perkotaan Harus Jadi Prioritas Daripada Pedesaan
Karena social distancing ini, perkotaan mungkin mengalami dampak lebih besar dibanding desa. Kenapa? karena kepadatan penduduk dan intensitas interaksi. Chatib juga menilai industri juga ada di perkotaan dan juga kebutuhan pasokan makanan lebih tinggi di kota. Karena itu kota mungkin menjadi prioritas.
2. Fiskalnya Buat Sektor Kesehatan Saja Deh
Pemerintah mengalokasikan kebijakan fiskal untuk program kesehatan. Misalnya memastikan bila penderitanya COVID-19 menjadi masif, cukup Rumah Sakit. Selain itu, cukup dokter, cukup obat, cukup asuransi bagi penderita. Sehingga negara bisa menanggung.
3. Program-program Bantuan yang Dibutuhkan Rakyat Saat Ini
Saat social distancing ini, Pemerintah perlu mengeluarkan program-program bantuan untuk rakyat demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
Misalnya, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kartu pra kerja.
4. Belanja Pemerintah yang Gak Penting Dikurangi Saja
Pemerintah perlu melakukan relokasi untuk belanja yang kurang penting, atau bukan prioritas. Karena besarnya kebutuhan dana untuk program-program di atas. Selain tentunya menaikan defisit anggaran lebih tinggi.
5. Stok Makanan Harus Terjamin
Terakhir, Diharapkan supaya pemerintah menjamin stok makanan terkendali. sebab, kenaikan harga akibat tidak tersedianya stok pangan akan menimbulkan kepanikan.
