Bukti Cinta Terhadap NKRI, Teuku Badruddin Syah Siap Bangun Kilang Minyak Terintegrasi di Tanah Rencong
Trippers – Teuku Badruddin Syah adalah Tokoh Aceh di Jakarta bercita-cita ingin membangun kampung halaman dari jalur swasta sebagai pengusaha. Ini amanah dari sang ayah semasa hidupnya, meminta untuk tidak dibolehkan terjun ke pentas politik. Pria yang disebut oleh masyarakat Aceh dengan “Abu Turki” ingin masuk surga dari pintu sedekah. Mau tahu cerita lengkapnya, berikut beritanya!
Sejarah Rakyat Aceh dalam Menyokong Indonesia Merdeka
Sebelum Indonesia merdeka, bangsa ini terdiri dari pulau-pulau disebut “nusantara” yakni istilah untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Kata “nusantara” tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa pada abad ke-12 hingga ke-16 (konsep kenegaraan yang dianut oleh kerajaan Majapahit.red).
Sejarah panjang menuju Indonesia merdeka, perjuangan rakyat Aceh di awal kemerdekaan memiliki peran penting. Rekaman sejarah tersebut ditulis oleh Teuku Alibasjah Talsja di buku Modal Perjuangan Kemerdekaan.
Dikisahkan, tanggal 3 Maret 1947, sebanyak 50 orang saudagar (pengusaha) di Kota Banda Aceh, membentuk Persatuan Saudagar Sosialis Indonesia. Organisasi tersebut kemudian menyumbang banyak dana untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurut Teuku Alibasjah, tanggal 25 Februari 1947 di Banda Aceh sudah terbentuk Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida). Kehadiran lembaga ini untuk mewadahi dan mempersatukan para pengusaha di Aceh dalam satu pertalian yang sudah dibentuk sejak zaman pendudukan Jepang. Selain sebagai dana untuk pemerintahan di Aceh juga sekaligus untuk menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dalam membantu Indonesia, Aceh tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada 27 Maret 1947, Gasida mengirim sebuah telegram berbentuk ucapan selamat kepada Perdana Menteri Sutan Sjahril, terkait penandatangan perjanjian Linggarjati. Dalam pesannya, mengingatkan Perdana Menteri Sutan Sjahril sekalipun perjanjian sudah ditandatangani, pemerintah jangan lengah menghadapi taktik Belanda.
Isi telegram pengusaha Aceh kepada Perdana Menteri Sutan Sjahril, “Jangan terpengaruh dengan konsensi yang mengurangi nilai-nilai kemerdekaan. Tidak ada pilihan lain bagi kita selain mempertahankan kemerdekaan,” dikutip di buku Modal Perjuangan Kemerdekaan, penulisnya Teuku Alibasjah Talsja.
Kisahnya semakin dikuatkan di buku “Aceh Daerah Modal” (Penulis: Tgk. Ak Jakobi), Presiden Soekarno terbang ke Tanah Rencong. Dalam kunjungan tanggal 16-17 Juni 1948, kehadian Bung Karno untuk meminta langsung kepada Rakyat Aceh agar membantu perjuangan yang sedang terdesak akibat agresi dari militer Belanda.
Menurut Tgk. Ak Jakobi di bukunya, keadaan RI kala itu mencekam, to be or not to be. Penulis buku, menggambarkan keadaan sebenarnya tentang apa yang pernah terjadi dan diperankan Aceh dalam panggung sejarah di masa lalu.
Bukan tanpa alasan Bung Karno ke Aceh, Sang Proklamator Indonesia yang dijuluki Putra Sang Fajar mengakui kekuatan rakyat Aceh sebagai sumber potensi yang mampu mendorong sekaligus menggerakkan perang semesta menghadapi kolonialisme Belanda. Kedaulatan maritim di Serambi Mekah berada di wilayah strategis dan Aceh disebut Bung Karno Daerah Modal.
Oleh karenanya, Pidato di hari pertama Presiden Sukarno tanggal 16 Juni 1948, dilangsungkan terbuka mirip Rapat Akbar berlokasi di Lapangan Blang Padang Banda Aceh.
Di sanalah Bung Karno mencetuskan ide, mengajak Aceh untuk bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke disatukan, membentuk “nasionalisme” melalui The Imagined Community Of Indonesia.
Rakyat Aceh menyambut baik ide Sang Proklamator Indonesia, berbekal semangat “nasionalisme” tak banyak tanya, Aceh bergerak cepat mengumpulkan sejumlah dana. Menyatu dalam barisan nasional untuk bersama-sama menjadikan Indonesia merdeka.
Dalam lawatan Bung Karno ke Tanah Rencong sebagai sikap resmi pemerintah pusat, saat itu, Soekarno ingin berbicara lansung dengan rakyat Aceh. Membeli pesawat terbang kebutuhan mendesak guna menyokong Indonesia merdeka. Ditulis dalam buku, “Saya tidak makan malam ini, kalau dana untuk itu belum terkumpul,” kata Bung Karno, dikutip buku “Aceh Daerah Modal”, karya Tgk. AK Jakobi di halaman 245.
Alhasil, terkumpul sebesar 120.000 dolar Singapura dan emas 20 kg. Dana tersebut dibelikan ke pesawat terbang jenis Dakota. Bung Karno menganugerahi nama pesawat “Seulawah RI-001” tentunya, ini bentuk penghormatan pemerintah pusat kepada Rakyat Aceh yang secara ikhlas menyumbangkan harta di tengah situasi yang sulit.
Pada akhirnya, tidak cuma pesawat Seulawah RI-001, bahkan termasuk Seulawah RI- 02 adalah sumbangan dari Rakyat Aceh untuk Indonesia merdeka. Kedua pesawat sumbangan tersebut kemudian menjadi cikal bakal maskapai penerbangan Garuda Indonesia.
Tercatat juga dalam sejarah, sejak ditandatangi Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, perilaku pemimpin kolonial Belanda kala itu, “membabi buta” ingin membubarkan Republik Indonesia.
Belanda mengepung wilayah RI dengan menciptakan “negara-negara boneka”, seluruh ibu kota provinsi di Indonesia telah diduduki. Indonesia sudah mengalami kepungan politik blokade ekonomi militer dari pihak Belanda. Satu-satunya wilayah yang masih utuh dan bertahan adalah Aceh.
Dukungan Rakyat Aceh lainnya, menyetujui wilayah Aceh ditetapkan menjadi pusat pemerintahan darurat Indonesia sementara.
Aceh pun mendukung dan mendorong terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Untuk menggelorakan semangat juang itu, secara aktif, mengumandangkan kemerdekaan lewat Radio Rimba Raya (Desember 1948-1949). Disiarkan dari dataran tinggi Gayo, tepatnya di Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime, Aceh Tengah.
Radio Rimba Raya adalah “Radio Republik Indonesia Darurat” bersiaran dalam bahasa Indonesia, Aceh, Inggris, Belanda, Arab, Urdu, Mandarin, dan Jerman. Radio ini berdaya pancar 1 kilowatt, bekerja pada frekuensi 19,25 dan 61 meter. Mulai siaran sejak terjadinya Agresi Militer Belanda I, sampai Konferensi Meja Bundar berakhir.
Akhirnya, pendudukan Belanda berhasil dipukul keluar dari Indonesia. Kehadiran Radio Rimba Raya sekaligus menguatkan Radio Republik Indonesia (RRI) yang berlokasi di Yogyakarta. Kala itu, RRI tak bisa mengudara akibat serangan bom.
Awal Mula Lahirnya GAM
Mengacu pada dua teori tentang “nasionalisme” yang digagas oleh Bennedict Anderson (1991) dan “Teori Etnis” diprakarsai oleh Anthony Smith (1981). Separatis GAM, pada 4 Desember 1976 oleh pimpinan Tgk Hasan Muhammad Ditiro atau Hasan Tiro di Gunung Halimon, Kabupaten Pidie adalah bentuk gerakan secara masif. Lahir sebagai sikap kedaulatan atas kekayaan alam Aceh.
Teori tersebut, menjawab pertanyaan besar alasan terbentuknya GAM. Pada 1976 silam, GAM mendapatkan banyak dukungan dari rakyat Aceh, yang juga mendapat simpati dunia internasional agar Aceh berpisah dari Indonesia akibat sentimen identitas etnis untuk melawan nasionalisme Indonesia.
Selain teori itu, sejarah mencatat pemberontakan Aceh yang lain tercetus karena peristiwa tahun 1950. Pasalnya, status Aceh diturunkan menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara, sudah tentu menyulut rasa kecewa. Akibatnya, Teungku Daud Beureueh, tokoh terkemuka Aceh mantan Gubernur Militer di masa Revolusi, menyatakan sikap bergabung dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan S.M. Kartosuwirjo.
Padahal, Aceh telah bersepakat membantu Indonesia dan menjadi bagian dari Negara Indonesia. Bahkan, Persatuan Ulama Aceh (PUSA), diketuai oleh Breueh menandatangani Maklumat Seluruh Ulama Aceh, isinya mendukung penuh dan bersedia membantu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Dengan kata lain, maklumat para ulama dan pemangku adat di Aceh sebagai bentuk meyakinkan sikap kepada masyarakat Aceh bahwa perjuangan membantu “Indonesia merdeka” adalah suci sebagaimana kisah dalam perjuangan Bangsa Aceh yang dipimpin oleh Tgk. Chik Ditiro terdahulu.
Selain itu, Rakyat Aceh semakin percaya ketika Sang Proklamator Indonesia bersumpah atas nama Allah untuk memberikan hak kepada Aceh dalam menyusun rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam. Bung Karno berjanji akan menggunakan segala pengaruhnya sebagai kepala negara, rakyat Aceh dijanjikan bisa melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya.
Cita-cita bersama tersebut, membuahkan Indonesia merdeka. Sayangnya, dukungan Aceh berubah menjadi perlawanan. Terjadi pemberontakan besar mengancam kedaulatan Indonesia, yaitu pemberontakan GAM atau kelompok separatis pimpinan Hasan Tiro memproklamirkan gerakan pembebasan bertujuan memerdekakan Aceh dari Indonesia.
Meminjam istilah Bennedict Anderson (1991), konsep “The imagined community of Indonesia” yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno, melukai perasaan masyarakat Aceh yang kecewa terhadap Indonesia.
Terbentuk propaganda ekonomi diskriminasi, seperti: Pemerintahan pusat didominasi oleh orang-orang jawa; Distribusi kekayaan tidak merata dan pemerintahan terkesan sentralistik. Momentum tersebut, sukses diciptakan oleh GAM.
Tak cuma itu, bahkan pemimpin GAM mengungkit permasalahan zaman dahulu ketika raja-raja Majapahit menghancurkan kerajaan Samudera Pasai. GAM menebarkan bibit kebencian terhadap transmigran etnis jawa.
Program transmigrasi yang dilangsungkan oleh pemerintah pusat menginjak-injak harkat dan martabat rakyat Aceh. Dianggap sebagai program jawanisasi yang diduga untuk menguasai Aceh.
Akhirnya, memunculkan sentimen etnis di hati para pendukung GAM dan menjadikan Jawa sebagai common enemy untuk rakyat Aceh bergerak. Pemberontakan terus berlanjut ke tindakan represif sehingga mencatat Aceh sebagai daerah dengan intensitas kekerasan dan pelanggaran HAM tertinggi pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) diberlakukan.
Menurut Michael L. Ross dalam analisisnya bertajuk “Resources and Rebellion in Aceh, Indonesia” menyebut, salah satu motivasi utama Hasan Tiro selama bergerilya bersama GAM adalah isu kedaulatan sumber daya alam Aceh sekaligus strategi penarikan dukungan massa rakyat Aceh.
GAM dalam perlawanan yang dipimpin Hasan Tiro, Aceh semakin miskin di bawah kolonialisme Pusat . Harapan hidup di masa depan kurang mencerahkan. Jakarta tidak tahu cara berterima kasih, sejak merdeka disebutkan terima pendapatan yang luar biasa besar dari eksploitasi gas alam di Aceh.
Nilainya diklaim mencapai $15 miliar per tahun, dikecam Hasan Tiro dana tersebut untuk membangun Jawa. Akselerasi pembangunan Aceh kurang mendapat perhatian ditulis oleh Michael L. Ross di buku Understanding Civil War: Evidence and Analysis (2005).
Menjawab tuduhan-tuduhan GAM, termasuk serangan propaganda di luar negeri yang cukup meresahkan. Sikap pemerintah Indonesia kala itu mulai melunak. Pada akhirnya, perlawanan GAM harus diselesaikan melalui perundingan. Dibuatlah penandatanganan nota kesepakatan damai, antara pemerintah Indonesia dengan perwakilan GAM tercipta “Perjanjian Helsinki” pada 15 Agustus 2005. Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator Perjanjian Helsinki.
Pertemuan itu dimulai pada 27 Februari 2005. Perwakilan GAM dan pemerintah RI melakukan tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Setelah berunding hingga 25 hari lamanya, pemerintah Indonesia berhasil mencapai kata sepakat dalam berdamai dengan GAM di Helsinki, Finlandia.
Proses perdamaian yang terbentuk lewat Perjanjian Helsinki, tidak berhenti disitu. Masih terus diawasi oleh sebuah tim bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara isi Perjanjian Helsinki, pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.
Lalu, 27 Desember di tahun yang sama, lewat juru bicara GAM Sofyan Dawood menyebut, sayap militernya telah dibubarkan secara formal. Kemudian, pada bulan Oktober 2008, Hasan Tiro pulang ke Aceh. Menetap dan meninggal dunia di tanah kelahirannya tanggal 3 Juni 2010.
Prestasi yang dirasakan masyarakat Aceh dari Perjanjian Helsinki adalah pembentukan partai-partai politik lokal Aceh menjamur. Sejumlah elit GAM dan eks kombatan, bisa mendirikan partai untuk terjun ke pentas politik. Tindak lanjut MoU Helsinki 2005 silam, juga diartikan sebagai rekonsiliasi nasional. Harkat dan martabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.
Kini, Provinsi Aceh menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Indonesia. Hal lainnya, terbentuk kawasan otonomi khusus untuk masyarakat Aceh yang diperoleh lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Alhasil, keinginan masyarakat Aceh menghadirkan penerapan syariah Islam bisa terwujud.
Teuku Badruddin Syah Tokoh Aceh Berjuang di Jalur Pengusaha
Akhirnya, GAM yang dulu distigma kelompok separatis, bertransformasi menjadi partai lokal di tengah otonomi khusus dari pemerintahan Indonesia. Salah satunya, dr. H. Zaini Abdullah menjadi Gubernur Aceh tahun 2012. Namanya tercatat sebagai perwakilan GAM saat Perjanjian Helsinki, 16 tahun yang lalu.
Bila banyak mantan GAM berebut kursi lewat jalur politik atau bekerja di pemerintahan untuk mendorong percepatan pembangunan rakyat Aceh. Lain cara pandang Teuku Badruddin Syah, pemikirannya berbeda. Dia sangat “out of the box” dimana dirinya menolak terjun ke pentas politik.
Teuku Badruddin Syah lebih ingin disebut sebagai pengusaha yang ringan tangan untuk berderma. Memberikan bantuan sosial buat rakyat Aceh dikhususkan kepada mereka yang taraf ekonominya miskin. Bantuan untuk masjid, santunan kepada Janda dan anak-anak Yatim. Pemikirannya sederhana, Ia ingin masuk surga dari pintu sedekah.
Tugasnya ingin buat bisnis dimana mereka kerja langsung dapat duit. Kerja, dapat duit, perutnya kenyang. Kalau berteori, tidak kenyang-kenyang perutnya akan timbul masalah sosial dan masalah yang lain. Biarlah adik-adiknya maupun keluarga besarnya saja di jalur politik atau aktif di pemerintahan.
Menurutnya lagi, keluarga yang aktif di pemerintahan turun temurun, berlangsung lama. Sudah terlalu banyak keluarganya di pemerintahan ini. Keluarganya yang lain, masih tersebar di luar negeri. Kebanyakan tinggal di Swedia , Malaysia dan banyak juga yang masih berada di Timur Tengah.
Pilkada kemarin (Tahun 2021), keluarga besarnya masih mendorong agar dirinya memangku jabatan publik di Aceh. Namun menolaknya secara halus tanpa menyakiti, katanya, ini sebuah amanah berusaha membangun Aceh dari jalur swasta sebagai pengusaha.
Teuku Badruddin Syah diminta oleh almarhum ayah dan almarhumah Ibunya untuk tidak diperbolehkan terjun ke dunia politik. Dia meyakini, permintaan orang tua zaman dulu. Pasti ada kedalaman filosofis yang punya makna di masa depan yang memiliki arti luas.
President Director PT Korina Refinery Aceh yang dijuluki Abu Turki oleh sebagian masyarakat Aceh, atau Ampon Badruddin, tetap menjadi sosok pribadi “low profile” sekalipun diangkat bersaudara dengan Royal Family “Al Thani” yakni dinasti penguasa di Qatar yang merupakan orang terkaya di dunia.
Kilang minyak terintegrasi miliknya direncanakan di bekas lahan ExxonMobil Oil Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Produksi kilang minyak terintegrasi milik Emir Teuku Badruddin Syah dari Aceh akan menjadi yang terbesar kedua di Indonesia setelah kilang minyak di Balongan.
