Agung Laksono Memulai Debut Politik sejak Era Soeharto hingga Jokowi dan Sudah Teruji

Trippers – Tim Redaksi Pariwisata Indonesia: Nita Lestari, Ronald S. Siagian, dan Erwin Herlambang selaku Pimpinan Redaksi, berhasil mewawancarai Dr. (H.C.) dr. H. R. Agung Laksono di tengah kesibukan dan padatnya jadwal salah satu tokoh berpengaruh sepanjang sejarah Indonesia, sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan piawai dalam berpolitik.

“Selama ini, kami sangat produktif dan teamwork yang bekerja di Wantimpres cukup baik. Kami saling mengisi satu sama lain dan setiap minggu selalu memberikan nasihat dan pertimbangan (Nastim) kepada Bapak Presiden Jokowi secara tertulis baik diminta maupun tidak diminta terhadap masalah-masalah Bangsa. Akan tetapi, yang kita sampaikan tersebut tidak boleh diungkap ke publik,” kata Dr. (H.C.) dr. H. R. Agung Laksono, Wantimpres Jokowi-Ma’ruf saat diwawancara Redaksi Pariwisata Indonesia, pada Senin (31/5).

Meski sudah memasuki usia senja, anak keempat dari sembilan bersaudara kelahiran 23 Maret 1949, diminta terus mengabdi untuk Bangsa dan Negara. Ia ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Petahana atau Wantimpres, pada 13 Desember 2019.

Sampai sekarang, kiprahnya tak bisa dipandang sebelah mata. Selain sosok pengusaha sukses di banyak bisnis yang digeluti, debut kekuasaannya di Parlemen dan Eksekutif memiliki rekam jejak kinerja yang sudah teruji.

Dilansir dari situs resmi Wantimpres, tugas pokoknya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Hal itu, tertuang berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006. Wantimpres adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sisi lain mantan Ketua DPR RI Periode 2004-2009, sempat mengenyam Fakultas Kedokteran dan dianugerahi gelar dokter, hanya saja, lulus tidak tepat waktu.

Ungkapnya terus terang, masuk ke Fakultas kedokteran karena baktinya kepada sang ibu yang tak ingin membuatnya kecewa, ibunya berharap ada salah satu dari putranya menjadi dokter.

Terkait gelar dokternya tersebut, Agung Laksono juga mengaku, pernah dijuluki ‘mahasiswa abadi’ di Universitas Kristen Indonesia karena lulus lebih dari 10 tahun. Pasalnya, selagi mahasiswa dulu, terlibat di banyak organisasi kemasyarakatan dan seorang aktivis kampus.

Kisah tersebut, terungkap dalam wawancara, diceritakannya, berorganisasi itu adalah panggilan jiwa. Suami dari Sylvia Amelia Wenas yang memiliki darah keturunan Cirebon melakoninya secara enjoy dan menikmati sekali pengalaman organisasi saat kuliah.

Cerita di balik turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan

Ada cerita menarik di balik mundurnya Soeharto seperti dikisahkannya kepada redaksi sebagai kilas balik kejatuhan Order Baru setelah berkuasa selama 32 tahun.

Sebelum lengser, “Saya mengusulkan kepada Pak Harto untuk bersedia berdialog di tengah ketegangan politik saat itu,” desaknya.

Usulan pun direspon secara cepat dan disetujui. Maka, terjadilah pertemuan dialogis dengan para mahasiswa dan sejumlah aktivis lainnya guna mencari solusi masalah bangsa.

Diawali dengan pertemuan di tingkat menteri bersama sejumlah tokoh nasional di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Masa kecil politisi senior Partai Golkar berzodiak Aries

Kemampuan organisasinya terasah sejak usia dini, dimulai saat Sekolah Dasar (SD) terpilih menjadi Ketua Koperasi Sekolah.

Kemudian, bersekolah di SMP Percik (Perguruan Cikini) mulai tahun 1961 sampai tamat tahun 1964. Ketika itu, ditunjuk sebagai ketua kelas dan melambungkan namanya. Saat yang sama, berteman baik dengan putera-puteri Bung Karno yang juga mengenyam pendidikan di Percik.

Untuk pendidikan SMA, diawali dari SMA Don Bosco di Kota Padang Sumatera Barat (1964-1965), kemudian dilanjutkan ke SMA Negeri 4 Medan sampai tamat tahun 1967.

Saat di bangku SMAN 4 Medan, distigma “murid terpopuler” dan saking terkenal di sekolah tersebut, dipercaya untuk menjabat Ketua Persatuan Pelajar (Serupa dengan OSIS.Red).

Seiring waktu, pengalaman organisasinya kian matang dan terus bergulir, antara lain: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia disingkat BPP HIPMI dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaruan Indonesia disingkat DPP AMPI (1984-1989); Periode 1990-1995, ia pun menjabat Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong disingkat PPK Kosgoro dan Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 (sejak tahun 2000).

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Indonesia Periode 2009–2014, tidak sungkan berbagi kisah dari sebagian masa lalunya. Agung menjelaskan alasan terjun ke HIPMI, pada kurun waktu 1970-an, yaitu: membutuhkan komunitas, dan networking.

Dalam penjelasannya, keanggotaan yang bergabung belum mencapai ratusan dan HIPMI adalah organisasi profesional.

Sejumlah nama, tercatat sebagai tokoh pendiri, antara lain: Abdul Latief, Siswono Yudo Husodo, Teuku Sjahrul, Datuk Hakim Thantawi, Badar Tando, Irawan Djajaatmadja, Hari Sjamsudin Mangaan, Pontjo Sutowo, Mahdi Diah, termasuk Agung Laksono adalah deretan 50 orang pertama yang turut membesarkan organisasi profesi Pengusaha Muda Indonesia, sebelum akhirnya didapuk menjadi Ketua Umum HIPMI.

Mereka yang berkecimpung pada generasi tersebut, sehari-harinya bergelut di bidang entrepreneurship. Pada saat itu, ia belum terjun ke dunia politik.

Namun, banyak hal positif yang diperoleh dari organisasi perintis ini, selain soal nasionalisme juga diajarkan tentang semangat kewirausahaan, sekaligus menjadi pengusaha sukses dan harus profesional.

Doktrinnya “pengusaha dan pejuang” atau “pejuang pengusaha dan pengusaha pejuang” di mana zaman itu, pendidikan yang diterimanya cukup membekas dan menggembleng.

Tidak sekedar mencari keuntungan untuk menjadi kaya tapi bagaimana kita sebagai generasi muda mengambil momentum hidup melalui dunia usaha; mendorong semangat nasionalisme dan harus menjadi tuan di negeri sendiri.

HIPMI dibidik karena Indonesia pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama, lagi sibuk-sibuknya menyiapkan pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan di bidang pertanian.

Singkatnya, belum banyak pengusaha kita yang tampil mengambil peran untuk membangun negara. Kekosongan tersebut malah banyak diisi oleh kontraktor asing, atas dasar tersebut HIPMI diterima baik oleh Pemerintahaan pada saat itu.

Menurutnya, menjadi pengusaha itu tumbuh dan besar karena banyak faktor. Selain karena orang tuanya pengusaha, lalu ada yang bersekolah untuk menjadi pengusaha. Berikutnya, ia berterus terang sambil berkelakar, menyebut anak yang lahir dari keluarga birokrat berlatar belakang pendidikan dokter; dan kuliah hampir drop out tapi tidak patah arang tetap bisa sukses menjadi pengusaha dari pintu satu ini. Alasan lain yang mendorong kuat harus menjadi pengusaha karena melihat dari keluarganya yang banyak berkecimpung di pegawai negeri sipil dan tidak menampik tumbuh besar bukan dari keturunan pengusaha karena sang ayah hanya Kepala Inspeksi Pajak di Sumatera Utara.

Walaupun menjalani sejumlah aktivitas padat; menguras banyak pikiran; melakukan kunjungan kerja ke daerah, baginya, organisasi itu adalah panggilan alam atau passionnya sudah ditakdirkan di situ. Ia merasa, ikut organisasi adalah pengalaman paling berharga bagi mahasiswa dan aktualisasi keikhlasan.

Debut seniornya, tercatat ada di KOSGORO yang berdiri pada tanggal 10 November 1957.

Terungkap fakta, KOSGORO; dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI); serta Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), berhasil melahirkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964.

Menelisik sejarah berdirinya Sekber Golkar, bertunas pada masa pemerintahan Presiden Soekarno berakhir; dan atas desakan serta rongrongan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormas pendukung Partai PKI yang mulai mendominasi kehidupan politik di Indonesia.

Untuk menjawab tantangan masa depan bangsa, dan upaya menangkal organisasi tersebut yang terus bekerja secara senyap dan sistemik (menggelora dan semakin berkembang.Red). Ditandai dari pergerakan di dalam maupun di luar Front Nasional.

Maka, pada tahun 1970, ketiga ormas tadi bergegas mengeluarkan keputusan bersama guna mendorong terciptanya Partai Golongan Karya (GOLKAR) agar ikut menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu), melalui satu nama “Partai Golkar”, dan tanda gambar bercirikan pohon beringin.

Singkatnya, ikon Partai Golkar tersebut, sejak tampil di Pemilu tahun 1971 (Partai Golkar ikut Pemilu pertama.Red), tetap dipertahankan hingga sekarang yakni pohon beringin menyerupai logo KOSGORO.

Sementara KOSGORO sendiri, tercipta berkat jasa dari Mayor Jenderal TNI Mas Isman (Ayah dari Hayono Isman/Ex Menpora RI), Mas Isman adalah Ex Komandan pejuang Tentara Pelajar Jawa Timur/TRIP, di mana KOSGORO memiliki semboyan Tri Dharma yaitu: Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas.

Pada zaman tersebut, KOSGORO unjuk gigi menjadi “Induk Organisasi” yang dimaknai sebagai pergerakan, badan, dan kelembagaan; memiliki legitimasi kuat karena didukung mitra kerja organisasi kokoh sampai ke akar rumput, terdiri dari: Gerakan Mahasiswa KOSGORO (Gema KOSGORO), Generasi Muda KOSGORO (GM KOSGORO), Badan Musyawarah Pengusaha Swasta (Bamuhas), Wanita KOSGORO, dan Lembaga Bantuan Penyuluhan Hukum KOSGORO (LBPH KOSGORO).

Kembali kepada Sekber Golkar, terpilih sebagai Ketua Pertama adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Wadah bersama ini tidak terkooptasi oleh kepentingan partai politik manapun, marwahnya bertajuk independen. Dalam perjalanannya, jumlah keanggotaan di Sekber Golkar semakin bertambah pesat karena memiliki kesamaan pandangan bahwa perjuangan dari organisasi di Sekber Golkar adalah untuk menguatkan dan menegakkan Pancasila dan UUD 1945.

Agung Laksono sangat paham benar sejak dilantik atau diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden maka berdasarkan undang-undang tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua ormas, dengan segala suka rela terpaksa menanggalkan dan diwajibkan berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas Negara.

Di samping sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi KOSGORO juga ditunjuk melalui hasil musyawarah nasional (Munas) Partai GOLKAR tahun 2019, Agung Laksono pun ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, kedua tugas ini masih dijalaninya selain menjabat sebagai Wantimpres, tetap masih menyumbangkan ide dan saran-saran serta pengabadian untuk hal tersebut.

Momen wawancara pun berkembang kepada fungsi dan tugas Agung Laksono selaku Wantimpres Jokowi-Ma’ruf, “Wantimpres seringkali menggelar sejumlah pertemuan dengan pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat publik, atau pemerintah daerah yang antara lain, seperti: mengundang para menteri, ketua ormas, tokoh agama, kepala daerah di tingkat provinsi serta para pihak lainnya yang dilakukan setiap minggu,” ujarnya.

Sambungnya lagi, “Pembicaraannya tentu untuk menggali informasi lengkap bisa seputar apa saja, biasanya terpaut dengan berita dan isu terkini yang lagi marak atau menyangkut peran penting dalam tercapainya kemajuan Bangsa ini. Nastim dari kita sudah banyak yang disetujui oleh Bapak Presiden,” kata Agung Laksono.

Di akhir wawancara, redaksi menanyakan kiprahnya selaku politisi dalam menanggapi catatan bersejarah bangsa Indonesia “Presiden Soeharto yang telah duduk di panggung kekuasaan selama 32 tahun, akhirnya takluk oleh aksi people power”, kemudian lahirlah momen peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie pada kurun waktu 1998-1999.

Berikut jawaban diplomatis yang disampaikan Agung Laksono selaku politisi piawai.

“Pada bulan Maret tahun 1998, terpilih untuk menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia (Menpora). Jabatan tersebut berlangsung kurang dari 4 bulan karena Pak Harto berhenti sebagai Presiden dan masih memangku amanah yang sama untuk berlanjut ke era Pak Habibie,” jawaban cerdas dari Agung Laksono.

Penjelasan tersebut bisa diinterpretasikan sebagai kematangan diplomasi politisi yang tak ingin terjebak dalam politik negatif.